EN
IN

Memperkuat Ketahanan Ekosistem: Indonesia Dorong Kolaborasi Multipihak dalam Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT)

JAKARTA, 12 Desember 2025 – Di tengah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap komoditas berkelanjutan, berbagai pemangku kepentingan berkumpul di Gedung Perpustakaan Nasional RI Lantai 17, Jakarta Pusat, untuk merumuskan strategi penguatan pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau High Conservation Values (HCV). Forum ini bertujuan memastikan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di sektor berbasis lahan, berjalan selaras dengan perlindungan keanekaragaman hayati dan nilai sosial budaya masyarakat.

JAKARTA, 12 Desember 2025 – Di tengah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap komoditas berkelanjutan, berbagai pemangku kepentingan berkumpul di Gedung Perpustakaan Nasional RI Lantai 17, Jakarta Pusat, untuk merumuskan strategi penguatan pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau High Conservation Values (HCV). Forum ini bertujuan memastikan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di sektor berbasis lahan, berjalan selaras dengan perlindungan keanekaragaman hayati dan nilai sosial budaya masyarakat.

Penerapan NKT kini telah menjadi instrumen krusial dalam menjawab tantangan regulasi internasional seperti EU Deforestation Regulation (EUDR), China Green Value Chain, dan komitmen Deforestation Free di rantai pasok global. Indonesia, sebagai negara produsen utama, berkomitmen mengelola kawasan produksi secara bertanggung jawab guna menjaga ekosistem alam yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Inovasi Daerah sebagai Model Nasional Beberapa wilayah di Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan dalam integrasi NKT. Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pergub No. 41 Tahun 2014, Kabupaten Sintang yang mengalokasikan 165.000 hektare area NKT, hingga Provinsi Papua Selatan yang melakukan identifikasi wilayah komunal masyarakat adat, menjadi bukti nyata bahwa konservasi dan produksi dapat berjalan berdampingan dalam perencanaan tata ruang.

“Integrasi NKT dalam perencanaan lanskap bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan keberlanjutan investasi dan kelestarian alam. Kita perlu menyelaraskan kebijakan nasional dengan praktik terbaik di lapangan,” ujar Prof. Jatna Supriatna.

Sinkronisasi Kebijakan dan Target NDC Diskusi ini menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan sektor swasta. Pengelolaan NKT yang efektif diperkirakan akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui perlindungan tegakan hutan dan ekosistem kritis.

Tujuan dan Luaran Strategis Kegiatan diskusi ini difokuskan pada dua poin utama:

  1. Berbagi Wawasan Strategis: Memetakan aspek kebijakan, kelembagaan, serta tantangan nyata dalam pengelolaan NKT di sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan.
  2. Rekomendasi Tata Kelola: Merumuskan langkah kolaboratif untuk memperkuat tata kelola NKT yang terukur dan berkelanjutan guna mendukung target konservasi nasional.

Output dari pertemuan ini adalah sebuah dokumen rekomendasi strategi kolaboratif yang akan menjadi acuan bagi lembaga pemerintah dan mitra pembangunan dalam menyinkronkan kebijakan serta peluang dukungan lintas lembaga di masa depan.

Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia melalui pengelolaan kawasan yang lebih bertanggung jawab, transparan, dan inklusif.

Related News & Event

Jakarta, 19 Agustus 2026 — Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) bersama Kementerian PPN/Bappenas sukses menyelenggarakan Forum for Solutions (FFS) ke-7 di Kantor DIPI, Lantai 17 Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat.

Pada 11 Agustus 2026, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) bersama Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Forum for Solutions 6th (FFS-6) sebagai ruang kolaborasi untuk mendorong penguatan traceability komoditas unggulan Indonesia melalui tata kelola data yang terintegrasi dan pemanfaatan dashboard nasional.

Pada 28 Juli 2026, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) bersama Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan 5th Forum for Solutions sebagai wadah dialog multipihak untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dalam mendukung reformasi perdagangan dan modernisasi tata niaga komoditas perkebunan bernilai ekonomi tinggi di Indonesia.

Pada 30 Juni 2026, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) bersama Kementerian PPN/Bappenas sukses menyelenggarakan Forum for Solutions (FFS4): Government-Private Data Sharing for Traceability di Gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat.