Jakarta, 23 September 2026 — Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan Forum for Solutions (FFS) ke-8 dengan tema “Strengthening Collaboration and Advancing National Readiness for EUDR”. Forum ini mempertemukan perwakilan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi komoditas, mitra pembangunan, serta perwakilan Uni Eropa untuk membahas kesiapan Indonesia menghadapi penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR), khususnya terkait ketertelusuran rantai pasok, pengelolaan data, geolokasi, dan dukungan bagi petani kecil.
Dalam diskusi, para peserta menyoroti pentingnya kesiapan lintas sektor mengingat EUDR mencakup sejumlah komoditas yang relevan bagi perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao. Berdasarkan ketentuan Uni Eropa, produk yang termasuk dalam cakupan EUDR harus memenuhi persyaratan due diligence, termasuk informasi mengenai asal produksi dan geolokasi, serta dapat dibuktikan bebas dari deforestasi dan diproduksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk operator besar dan menengah, EUDR dijadwalkan mulai berlaku pada 30 Desember 2026, sehingga penguatan kesiapan nasional menjadi agenda penting dalam periode menuju penerapan tersebut.
Forum juga membahas tantangan dalam membangun arsitektur data dan sistem ketertelusuran nasional, terutama dalam mengintegrasikan data dari rantai pasok yang melibatkan jutaan petani kecil. Perwakilan pemerintah dan pelaku usaha menyoroti kebutuhan akan format data yang lebih terstandar, kejelasan mekanisme berbagi data, perlindungan kerahasiaan dan keamanan data, serta koordinasi antarkementerian dan lembaga. Di sisi lain, kebutuhan geolokasi menjadi salah satu aspek penting dalam sistem due diligence EUDR, dengan ketentuan teknis Uni Eropa yang mensyaratkan informasi lokasi produksi untuk komoditas yang relevan.
Pembahasan turut mencakup peran Badan Informasi Geospasial (BIG) dan National Single Window dalam mendukung tata kelola serta pertukaran data yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ketertelusuran. Para peserta menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dan keamanan data nasional sekaligus memastikan tersedianya informasi yang diperlukan dalam rantai perdagangan internasional. Forum juga mengidentifikasi sejumlah pekerjaan prioritas, antara lain penyelarasan proses bisnis dan persyaratan data, penguatan mekanisme verifikasi, pengembangan sistem informasi, dukungan bagi petani kecil, serta harmonisasi data lintas sektor.
Melalui Forum for Solutions ke-8, DIPI dan Bappenas mendorong terbentuknya langkah kolaboratif dan terukur dalam 100 hari ke depan untuk mempersempit kesenjangan kesiapan Indonesia menghadapi EUDR. Forum menempatkan koordinasi pemerintah, dunia usaha, asosiasi komoditas, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian penting dalam membangun sistem ketertelusuran yang efektif, mendukung akses pasar, sekaligus memperkuat tata kelola data dan rantai pasok komoditas Indonesia.
