Jakarta, 15 Oktober 2026 — Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan Forum for Solutions ke-9 (FFS-9) dengan tema “Memperkuat Kesiapan Nasional Menghadapi EUDR: Percepatan Instrumen Operasional, Antisipasi Dampak Ekonomi, dan Penguatan Koordinasi.” Forum ini menjadi ruang dialog kebijakan tingkat tinggi untuk mengonsolidasikan berbagai hasil diskusi sebelumnya dan merumuskan langkah konkret dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi pemberlakuan penuh European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada 1 Januari 2027.
EUDR merupakan regulasi Uni Eropa yang menetapkan persyaratan terkait komoditas tertentu untuk memastikan produk yang dipasarkan tidak terkait dengan deforestasi serta memenuhi ketentuan legalitas yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, kesiapan menghadapi regulasi ini memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya guna menjaga kepatuhan terhadap persyaratan pasar internasional sekaligus mempertahankan daya saing komoditas nasional.
Salah satu agenda utama FFS-9 adalah percepatan penyelesaian dan operasionalisasi prosedur serta petunjuk teknis terkait mekanisme berbagi pakai data geolokasi berdasarkan Peraturan Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 1 Tahun 2026. Kepastian proses dan mekanisme persetujuan berbagi pakai data menjadi penting bagi pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan ketertelusuran dan mempersiapkan ekspor ke pasar Uni Eropa.
Selain aspek operasional, forum ini membahas antisipasi potensi dampak ekonomi apabila proses pemenuhan persyaratan EUDR menghadapi hambatan. Kelancaran ekspor memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan rantai pasok, aktivitas dunia usaha, kesejahteraan petani dan produsen, penerimaan devisa, serta perekonomian daerah penghasil komoditas. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat dan solusi yang realistis agar kesiapan regulasi dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan aktivitas perdagangan.
FFS-9 juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi strategis dan operasional bagi periode 80 hari ke depan. Melalui konsolidasi hasil Forum for Solutions sebelumnya, forum ini diharapkan mampu mendorong tindak lanjut yang terukur, memperkuat kepastian operasional, dan memastikan koordinasi antarpemangku kepentingan berjalan secara efektif.
Melalui penyelenggaraan FFS-9, DIPI bersama Bappenas dan para pemangku kepentingan terkait mendorong penguatan kolaborasi dalam menghadapi tantangan implementasi EUDR. Upaya ini diharapkan dapat mendukung kelancaran ekspor, memperkuat daya saing komoditas Indonesia di pasar global, serta mendorong perdagangan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan tata kelola dan keamanan data nasional.
