Jakarta, 7 September 2023
Latar Belakang
Indonesia telah menerbitkan paket peraturan untuk memperkuat inisiatif sustainability and traceability pada sektor palm oil. Inisiatif tersebut memprioritaskan pada pendataan, penilaian dan sertifikasi pelaku usaha dan usaha pada perkebunan, industri primer dan industri hilir. Penurunan deforestasi menjadi persyaratan utama pada prinsip legalitas lahan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dipatuhi oleh usaha perkebunan baik perusahaan maupun pekebun. Secara umum kebijakan perkebunan diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan devisa dari ekspor komoditi komoditi perkebunan. Terkait hal ini, agenda peningkatan daya saing produk Indonesia sangat penting untuk memanfaatkan permintaan pasar dunia yang terus meningkat, dengan merespon perkembangan persyaratan internasional atau negara tujuan ekspor.
Perkembangan terbaru adalah Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EU DR) yang mendorong konsumsi yang berkelanjutan dengan mempromosikan konsumsi produk bebas deforestasi. Peraturan ini melarang produk kayu, kelapa sawit, kakao, kopi karet, kedelai dan produk ternak yang dihasilkan dari deforestasi setelah 31 Desember 2020 memasuki pasar Uni Eropa. Terhadap EU DR tersebut para pengambil kebijakan di Indonesia merespon (align and negotiate) dan menjadikannya katalis untuk gagasan perbaikan. Salah satu gagasan adalah penguatan tata kelola data komoditi dalam sebuah clearing house yang menyediakan informasi traceability yang terpercaya dalam mendukung mekanisme due diligence.
Policy Accelerator Indonesia dengan pendekatan peer-to-pear learning diharapkan memperkuat proses inovasi kebijakan untuk percepatan penurunan emisi atau decarbonation pada rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan. Mengingat proporsi terbesar emisi di sektor kelapa sawit berkaitan dengan deforestation and forest degradation, maka policy acceleration dapat dipusatkan pada penurunan deforestation. Dukungan program ini diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan dalam membangun konsep – system clearing house sebagai solusi praktis /kebijakan berbasis evidence dan didukung scientific base yang kuat.
Perkembangan dan dinamika demokrasi politik kebijakan serta kultur birokrasi pemerintah saat ini membutuhkan cara dan strategi engagement yang lebih soft – smoth dalam proses mendorong terjadi akselerasi perbaikan atau penerapan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut WRI Indonesia bersama DIPI (Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) melalui program Policy Accelerator menginisiasi kerjasama tiga pihak dalam rangka penyelenggaraan perbaikan tata Kelola sektor SDA termasuk sektor perkebunan .
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan (daring) tiga pihak (WRI-DIPI-LEI) pada 22 Agustus 2023, maka akan dilaksanakan pertemuan luring berbentuk miniworkshop guna mematangkan draf MOU dan kerangka kerjasama ketigapihak.
Waktu dan tempat:
Pelaksanaan FGD penyusunan framework seri peer to peer learning dilaksanakan pada Kamis, 7 September 2023 ; pukul 12.00 – 15.00 wib. Bertempat di Meeting Room Kantor Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI), d/a. Gedung Perpustakaan Nasional Indonesia Lt.17. Jl. Merdeka Selatan no.11 Kecamatan Gambir. Jakarta Pusat
