Latar Belakang
Ketahanan pangan nasional merupakan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan bangsa. Di tengah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan terhadap bahan pangan, khususnya protein hewani, turut mengalami lonjakan signifikan. Hal ini menuntut adanya sistem produksi dan distribusi pangan yang efisien, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan zaman. Sektor peternakan rakyat memiliki posisi strategis dalam menjawab kebutuhan pangan tersebut, terutama karena keterlibatannya yang langsung dengan masyarakat desa sebagai produsen utama. Namun, peternakan rakyat masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti skala usaha kecil, manajemen tradisional, serta keterbatasan akses terhadap teknologi, pasar, dan permodalan.
IPB University melalui gagasan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan pendekatan pendidikan dan pendampingan berbasis komunitas, SPR bertujuan mentransformasi peternak tradisional menjadi pengusaha ternak kolektif berjamaah. Pendekatan ini menekankan pada penguatan kapasitas kelembagaan, profesionalisme, dan penerapan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan usaha peternakan. Alumni SPR dari berbagai daerah kemudian membentuk Solidaritas Alumni SPR Indonesia (SASPRI) sebagai wadah gerakan bersama dalam mengembangkan usaha peternakan berbasis kolektif. SASPRI berperan penting dalam membangun kelembagaan ekonomi di tingkat kecamatan, termasuk pembentukan koperasi produsen yang bekerja sama dengan BUMDes, pemerintah daerah, dan mitra swasta.
Dukungan terhadap SPR juga datang dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Strategis Perguruan Tinggi Pengelola SPR Indonesia (AGISPRINA). Melalui kemitraan ini, proses pendidikan dan pendampingan peternak dapat terus dikembangkan dengan melibatkan mahasiswa, dosen, dan peneliti secara langsung di lapangan. Meski demikian, upaya swasembada pangan belum dapat mengandalkan satu sisi saja. Kesenjangan antara sektor hulu (produksi) dan hilir (pasar dan industri) masih menjadi hambatan besar. Ketimpangan dalam struktur dan koordinasi antar pelaku menyebabkan rantai pasok pangan nasional kurang efisien dan cenderung timpang.
Untuk itu, dibutuhkan sebuah forum kolaboratif yang mampu menyatukan kekuatan berbagai pemangku kepentingan—peternak, perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan masyarakat—dalam satu kerangka integrasi yang sistemik dan horizontal. Forum ini tidak hanya sebagai ruang diskusi, tetapi juga wahana perumusan agenda bersama, inovasi kebijakan, dan aksi konkret untuk mewujudkan kemandirian pangan. Forum Integrator Horizontal Industri Pangan Bangsa (FRONTAL IPB) digagas sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. FRONTAL IPB bertujuan menjadi simpul integrasi kelembagaan yang memperkuat sinergi antar sektor, menyelaraskan program-program lintas aktor, serta mengatasi fragmentasi dalam pengelolaan sistem pangan nasional, khususnya berbasis komunitas.
Peluncuran FRONTAL IPB akan dilakukan dalam rangkaian Seminar Nasional yang merupakan bagian dari kegiatan ILDEX 2025, serta terintegrasi dengan aktivitas DIPI, Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar AIPI dan Fakultas Peternakan IPB University. Seminar ini menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan gagasan FRONTAL IPB kepada publik dan mempertemukan aktor-aktor kunci dalam industri pangan nasional. Diharapkan, melalui seminar ini, terbentuk kesepahaman dan komitmen bersama dalam membangun integrasi horizontal antar pelaku industri pangan, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan, serta membuka peluang kerja sama lintas sektor yang konkret dan berkelanjutan dalam mewujudkan program swasembada pangan Indonesia.
Tujuan
- Meluncurkan Forum Integrator Horizontal Industri Pangan Bangsa (FRONTAL IPB) sebagai simpul kolaborasi lintas sektor.
- Mengekspos praktik baik alumni SPR dalam membangun usaha kolektif berbasis korporasi rakyat.
- Mendorong adopsi pendekatan Tetra Helix sebagai arsitektur baru dalam pengembangan peternakan rakyat.
- Menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mendukung swasembada pangan nasional.
- Menyusun rencana kerja kolaboratif lintas sektor dalam penguatan sistem pangan nasional.
